JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

METADATA
Nomor	23
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	14 November 2013
Tanggal Pengundangan	14 November 2013
Tanggal Pengundangan	2013-11-14
Abstrak	TAHUN ANGGARAN 2014- BELANJA NEGARA- ANGGARAN PENDAPATAN 2013 UU NO. 23, LN 2013/NO. 182, TLN. NO. 5462, LL SETNEG : 61 HLM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 - Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 15/DPD RI/I/2013-2014 tanggal 1 Oktober 2013, dilanjutlam dengan membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 14 November 2013, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. - Undang-Undang ini terdiri 39 Pasal. - Penjelasan 22 hlm dan lampiran 9 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Badan Anggaran

Status

Diubah UU - UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.07/2013	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
2.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2014	Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014
3.	Pasal 12 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
4.	Pasal 14 Ayat 12	Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.011//2014	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014
5.	Pasal 17 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
6.	Pasal 21 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
7.	Pasal 22 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
8.	Pasal 24 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2014	TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
9.	Pasal 26 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
10.	Pasal 27 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/2014	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
11.	Pasal 28 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
12.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.06//2014	Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/ Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
13.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
14.	Pasal 31 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
15.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
16.	Pasal 8 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 29/2013	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data