JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

METADATA
Nomor	9
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	15 April 2016
Tanggal Pengundangan	15 April 2016
Tanggal Pengundangan	2016-04-15
Abstrak	SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS 2016 UU NO. 9, LN 2016/NO. 70, TLN. NO. 5872, LL SETNEG : 59 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN - Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2016. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 8I Bab dan 55 pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Mencabut UU - Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Mencabut UU - Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 18 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2017	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik
2.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2017	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
3.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2017	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.
4.	Pasal 21 Ayat 1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2017	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik
5.	Pasal 21 Ayat 8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2017	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik
6.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/2017	Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
7.	Pasal 31 Ayat 2	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/2017	Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
8.	Pasal 39 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
9.	Pasal 40 Ayat 3	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 3/2017	Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan
10.	Pasal 46 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 21/2018	Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data