JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penyandang Disabilitas

METADATA
Nomor	8
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	15 April 2016
Tanggal Pengundangan	15 April 2016
Tanggal Pengundangan	2016-04-15
Abstrak	DISABILITAS - PENYANDANG 2016 UU NO. 8, LN 2016/NO. 69, TLN. NO. 5871, LL SETNEG : 102 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS - Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Dalam Undang-undang ini diatur tentang ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2016. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 13 Bab dan 153 pasal. - Penjelasan 32 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VIII

Status

Mencabut UU - Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 104 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibiltas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
2.	Pasal 108 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibiltas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
3.	Pasal 109 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibiltas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
4.	Pasal 113 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 75/2020	Layanan Habilitas dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas
5.	Pasal 114 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
6.	Pasal 116 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
7.	Pasal 121 Ayat 3	Peraturan Menteri Sosial No. 21/2017	tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
8.	Pasal 134 Ayat -	Peraturan Presiden No. 68/2020	Komisi Nasional Disabilitas
9.	Pasal 141 Ayat -	Peraturan Presiden No. 67/2020	Syarat dan Tata cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 70/2019	Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
11.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2020	Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
12.	Pasal 42 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
13.	Pasal 43 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
14.	Pasal 43 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
15.	Pasal 54 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
16.	Pasal 55 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 60/2020	Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
17.	Pasal 86 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
18.	Pasal 96 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 52/2019	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data