JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Otoritas Jasa Keuangan

METADATA
Nomor	21
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	22 November 2011
Tanggal Pengundangan	22 November 2011
Tanggal Pengundangan	2011-11-22
Abstrak	JASA KEUANGAN - OTORITAS 2011 UU NO. 21, LN 2011/NO. 111, TLN. NO. 5253, LL SETNEG : 92 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN - Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel, yaitu dengan membentuk UndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembentukan, status dan Tempat Kedudukan; Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang; Dewan Komisioner; Organisasi dan Kepegawaian; Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; Kode Eti dan Kerahasiaan Informasi; Rencana Kerja dan Anggaran; Pelaporan dan Akuntabilitas; Hubungan Kelembagaan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2011 . - Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dan 71 Pasal. - Penjelasan 40 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Dicabut Sebagian UU - Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) dicabut oleh UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan
Dicabut UU - UU No. 9/2016

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat 1	Keputusan Presiden No. 67/2012	Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.	Pasal 24 Ayat 9	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/PDK.01//2017	Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 01/16/PDK/XII//2012	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner OJK sebagaimana diubah dengan PDK No. 3/PDK.01/2017
4.	Pasal 26 Ayat 4	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 5/PDK.01//2018	Organisasi OJK
5.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 12/PDK.02/2013	Manajemen Sumber Daya Manusia OJK
6.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/2013	Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
7.	Pasal 32 Ayat 2	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/2012	Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan
8.	Pasal 33 Ayat 4	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/2012	Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan
9.	Pasal 33 Ayat 5	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/2012	Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan
10.	Pasal 34 Ayat 3	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 44/2014	KDK OJK Nomor 44/KDK.02/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2015
11.	Pasal 35 Ayat 4	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 9/PDK.02//2014	Perubahan atas PDK Nomor 01/12/PDK/XII/2012 tentang Standar Biaya OJK
12.	Pasal 37 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 11/2014	Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
13.	Pasal 38 Ayat 10	Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/2015	Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan
14.	Pasal 65 Ayat 2	No. 416/2012	Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 416/KMK.01/2012 tentang Penggunaan Kekayaan Negara, dan Dokumen yang Dimiliki dan/atau Digunakan Kementerian Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data