Penjaminan

METADATA
Nomor	1
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	15 January 2016
Tanggal Pengundangan	19 January 2016
Tanggal Pengundangan	2016-01-19
Abstrak	PENJAMINAN 2016 UU NO. 1, LN 2016/NO. 9, TLN. NO. 5835, LL SETNEG : 47 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN - Untuk mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : berbagai hal yang terkait dengan lembaga penjamin, usaha penjaminan, mekanisme penjaminan, usaha pendukung dari penjaminan, profesi penyedia jasa penjaminan, dan asosiasi penjaminan serta ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini. Pengaturan ini sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2016. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 16 Bab dan 65 Pasal. - Penjelasan 15 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI
Badan Legislasi

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
2.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/2016	Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
3.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
4.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
5.	Pasal 17 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
6.	Pasal 18 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
7.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
8.	Pasal 23 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
9.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
10.	Pasal 26 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
11.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.05//2014	Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016.
12.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
13.	Pasal 29 Ayat 9	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
14.	Pasal 38 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
15.	Pasal 39 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
16.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
17.	Pasal 41 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
18.	Pasal 43 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05/2014	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
19.	Pasal 43 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
20.	Pasal 48 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
21.	Pasal 49 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
22.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
23.	Pasal 52 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
24.	Pasal 53 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.05/2015	Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Industri Keuangan Non-Bank
25.	Pasal 55 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
26.	Pasal 56 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
27.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
28.	Pasal 62 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
29.	Pasal 9 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penjaminan