Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang


METADATA
Nomor 1
Tahun 2015
Tanggal Penetapan 02 February 2015
Tanggal Pengundangan 02 February 2015
Tanggal Pengundangan 2015-02-02
Abstrak GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA - PEMILIHAN 2015 UU NO. 1, LN 2015/NO. 23, TLN. NO. 5656, LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga diatur mengenai penyelesaian untuk perselisihan hasil Pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 3 hlm, lampiran 152 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 1/2014 tentang
  • Diubah UU - UU No. 8/2015
  • Diubah UU - UU No. 10/2016
  • Diubah UU - UU No. 6/2020
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 102
    Ayat 1
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9/2018
    Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    2.
    Pasal 111
    Ayat 1
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018
    Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    3.
    Pasal 122
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018
    Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    4.
    Pasal 130
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2017
    Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    5.
    Pasal 132
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2017
    Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    6.
    Pasal 133
    Ayat 0
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2017
    Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    7.
    Pasal 140
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25/2013
    Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
    8.
    Pasal 165
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 16/2016
    Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    9.
    Pasal 171
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 102/2014
    Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota
    10.
    Pasal 174
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    11.
    Pasal 175
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    12.
    Pasal 176
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 102/2014
    Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota
    13.
    Pasal 49
    Ayat 10
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2017
    Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    14.
    Pasal 5
    Ayat 0
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2019
    Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
    15.
    Pasal 50
    Ayat 10
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2017
    Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    16.
    Pasal 58
    Ayat 7
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2/2017
    Pemutakhiran Data dab Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    17.
    Pasal 63
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4/2017
    Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    18.
    Pasal 65
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4/2017
    Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    19.
    Pasal 66
    Ayat 8
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11/2020
    Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    20.
    Pasal 72
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4/2017
    Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    21.
    Pasal 75
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5/2017
    Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    22.
    Pasal 78
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2020
    Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
    23.
    Pasal 79
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2020
    Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    24.
    Pasal 82
    Ayat 7
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2020
    Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    25.
    Pasal 84
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 15/2018
    Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional
    26.
    Pasal 85
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018
    Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    27.
    Pasal 86
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018
    Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    28.
    Pasal 88
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2020
    Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    29.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2019
    Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
    30.
    Pasal 93
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018
    Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI