JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

METADATA
Nomor	8
Tahun	2015
Tanggal Penetapan	18 March 2015
Tanggal Pengundangan	18 March 2015
Tanggal Pengundangan	2015-03-18
Abstrak	GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA - PEMILIHAN 2015 UU NO. 8, LN 2015/NO. 57, TLN. NO. 5678, LL SETNEG : 106 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG - Beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan; dengan membentuk Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. - Dasar Hukum Undang Undang ini adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2015. - Undang-Undang ini terdiri 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 117 Perubahan. - Penjelasan 19 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mengubah UU - UU No. 1 Tahun 2015

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 160A Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 6/2005	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.	Pasal 165 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 16/2016	Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
3.	Pasal 166 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
4.	Pasal 166 Ayat 3	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2019	Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD
5.	Pasal 173 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
6.	Pasal 174 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 12/2018	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
7.	Pasal 176 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 102/2014	Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
8.	Pasal 201 Ayat 10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2/2015	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9.	Pasal 5 Ayat 4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2019	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data