JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

METADATA
Nomor	41
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	KESEHATAN HEWAN- PETERNAKAN- PERUBAHAN 2014 UU NO. 41, LN 2014/NO. 338, TLN. NO. 5619, LL SETNEG : 43 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tetah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk hewan, otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : peternakan dan kesehatan hewan mencakup pemasukan benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, dan/atau produk hewan; kemitraan usaha peternakan; pengaturan mengenai rernak ruminansia betina produktif; pencegahan penyakit hewan; dan penguatan otoritas veteriner. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 14 hlm. -Dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 dinyatakan ketentuan Pasal 36E ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan secara bersyarat dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mengubah UU - UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 19/PERMENTAN/OT.140/3/2012	Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
2.	Pasal 18 Ayat 7	Peraturan Menteri Pertanian No. 35/PERMENTAN/OT.140/7/2011	Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif
3.	Pasal 36B Ayat 8	Peraturan Menteri Pertanian No. 139/Permentan/Pd.410/12//2014	Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
4.	Pasal 36C Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/Pk.440/8/2015	Pemasukan Sapi Bakalan Dan Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
5.	Pasal 36D Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 69/2019	Pulau Karantina
6.	Pasal 36E Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 4/2016	Pemasukan Ternak dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
7.	Pasal 65 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 95/2012	Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
8.	Pasal 68E Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 3/2017	Otoritas Veteriner
9.	Pasal 85 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data