Perasuransian

METADATA
Nomor	40
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	PERASURANSIAN 2014 UU NO. 40, LN 2014/NO. 337, TLN. NO. 5618, LL SETNEG : 86 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERSURANSIAN - Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru yaitu membentuk Undang-Undang tentang Perasuransian. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ruang lingkup usaha perasuransian; bentuk badan hukum dan kepem]likan; perusahaan perasuransian; perizinan usaha; penyelenggaraan usaha; tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama; peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi; dan reasuransi syariah dalam negeri; program asuransi wajib; perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan; pembubaran, likuidasi, dan kepailitan; pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian; pengaturan dan pengawasan; dan asosiasi usaha perasuransian. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 92 pasal. - Penjelasan 26 hlm. -
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Mencabut UU - Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
2.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/2014	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
3.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/2016	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
4.	Pasal 13 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
5.	Pasal 14 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
6.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
7.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
8.	Pasal 18 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
9.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/2016	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
10.	Pasal 20 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/2016	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
11.	Pasal 20 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
12.	Pasal 21 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/2016	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
13.	Pasal 22 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/2016	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
14.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/05/2014	Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 30/POJK.05/2020
15.	Pasal 24 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
16.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
17.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
18.	Pasal 28 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
19.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
20.	Pasal 31 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
21.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/2015	Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
22.	Pasal 35 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 0/2017	Persyaratan Keuangan Untuk Menjadi Anggota, Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota dan Pembebanan Kerugian Di Antara Anggota Pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama
23.	Pasal 35 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 0/2017	Persyaratan Keuangan Untuk Menjadi Anggota, Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota dan Pembebanan Kerugian Di Antara Anggota Pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama
24.	Pasal 40 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
25.	Pasal 41 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
26.	Pasal 42 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
27.	Pasal 44 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
28.	Pasal 45 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
29.	Pasal 5 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
30.	Pasal 50 Ayat 1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
31.	Pasal 50 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
32.	Pasal 51 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/2015	Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
33.	Pasal 53 Ayat 2	UU No. 0/-	-
34.	Pasal 54 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/2014	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
35.	Pasal 55 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/2015	Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank
36.	Pasal 59 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016	perizinan usaha kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusanaan reasuransi syariah
37.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 87/2019	Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
38.	Pasal 61 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.05/2014	Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-bank, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor POJK Nomor 30 /POJK.05/2020
39.	Pasal 62 Ayat 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/2015	Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
40.	Pasal 69 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
41.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 14/2018	Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian
42.	Pasal 71 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.05/2017	Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
43.	Pasal 72 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.05/2017	Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
44.	Pasal 8 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
45.	Pasal 85 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
46.	Pasal 87 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
47.	Pasal 88 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/2016	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perasuransian