Perkebunan

METADATA
Nomor	39
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	PERKEBUNAN 2014 UU NO. 39, LN 2014/NO. 308, TLN. NO. 5613, LL SETNEG : 74 HLM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN - Penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang perkebunan yang baru. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (l), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :i perencanaan; penggunaan lahan; perbenihan; budi daya tanaman perkebunan; usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; penelitian dan pengembangan; sistem data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; pembiayaan usaha perkebunan; penanaman modal; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Undang-Undang ini terdiri dari 19 Bab dan 118 pasal. - Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut UU - UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 101 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	-
2.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
3.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
4.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertanian No. 19/2021	Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan
5.	Pasal 24 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
6.	Pasal 27 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan
7.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
8.	Pasal 30 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidan Pertanian
9.	Pasal 31 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015	Produksi, Sertifikasi, Peredarandan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
10.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Usaha Perkebunan
11.	Pasal 35 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
12.	Pasal 38 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	-
13.	Pasal 42 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
14.	Pasal 44 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 105/2014	Permentan Nomor 105/PERMENTAN/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong
15.	Pasal 46 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 104/2020	Kepmentan No. 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
16.	Pasal 47 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
17.	Pasal 49 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
18.	Pasal 56 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 05/KB.401/1/2018	Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan
19.	Pasal 57 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
20.	Pasal 59 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
21.	Pasal 60 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
22.	Pasal 61 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
23.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
24.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
25.	Pasal 67 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
26.	Pasal 69 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
27.	Pasal 70 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
28.	Pasal 72 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 44/2009	Permentan Nomor 44/permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Balk (Good Handling Practices)
29.	Pasal 73 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
30.	Pasal 74 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
31.	Pasal 75 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
32.	Pasal 90 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
33.	Pasal 93 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 24/2015	Penghimpunan dana Perkebunan
34.	Pasal 95 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
35.	Pasal 96 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
36.	Pasal 97 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
37.	Pasal 99 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 26/2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perkebunan