JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Keperawatan

METADATA
Nomor	38
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	KEPERAWATAN 2014 UU NO. 38, LN 2014/NO. 307, TLN. NO. 5612, LL SETNEG : 52 HLM UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN - Keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan pelindungan hukum kepada perawat dan masyarakat, dengan membentuk Undang-Undang tentang Keperawatan. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang .jenis perawat; pendidikan tinggi kcperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang; praktik kcperawatan; hak dan kewajiban bagi perawat dan klien; kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil); pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari XIII Bab dan 66 pasal. - Penjelasan 16 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	belum ditetapkan
2.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
3.	Pasal 23 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 17/2013	Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
4.	Pasal 26 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
5.	Pasal 27 Ayat 8	Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011	Registrasi Tenaga Kesehatan
6.	Pasal 28 Ayat 5	Peraturan Menteri Kesehatan No. 90/2015	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil
7.	Pasal 34 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
8.	Pasal 35 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 31/2013	Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi
9.	Pasal 39 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26/2012	Rahasia Kedokteran
10.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2017	Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
11.	Pasal 52 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 90/2017	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
12.	Pasal 57 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
13.	Pasal 58 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
14.	Pasal 9 Ayat 6	Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014	Pusat Kesehatan Masyarakat

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 38/2014	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dokumen ini merangkum mengenai UU tentang Pos, Peraturan Pelaksana dan UU Perubahan.	VIEW DOWNLOAD