Tenaga Kesehatan

METADATA
Nomor	36
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	KESEHATAN - TENAGA 2014 UU NO. 36, LN 2014/NO. 298, TLN. NO. 5607, LL SETNEG : 78 HLM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN - Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang beberapa ketentuan antara lain tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan, konsil tenaga kesehatan Indonesia, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, organisasi profesi, tenaga kesehatan warga negara indonesia, lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, penyelenggaraan keprofesian, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 96 pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Mencabut UU - Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. 29/2004
Mencabut Peraturan Pemerintah - PP No. 32/1996
Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.82/PUU-XIII/2015,Pasal 11 ayat (1) huruf a, 11 ayat (2),Pasal 90, dan Pasal 94 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 80/2016	Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
2.	Pasal 16 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
3.	Pasal 17 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
4.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6/2020	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
5.	Pasal 21 Ayat 7	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2/2020	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa bidang kesehatan
6.	Pasal 23 Ayat 6	Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2018	Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
7.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
8.	Pasal 27 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
9.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
10.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
11.	Pasal 31 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
12.	Pasal 33 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
13.	Pasal 42 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 29/2018	Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
14.	Pasal 43 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 90/2017	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
15.	Pasal 46 Ayat 7	Peraturan Menteri Kesehatan No. 45/2017	Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
16.	Pasal 49 Ayat 4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 13/2020	Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan
17.	Pasal 52 Ayat 8	Peraturan Menteri No. 0/0	0
18.	Pasal 56 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
19.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	0
20.	Pasal 63 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	0
21.	Pasal 65 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	0
22.	Pasal 66 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	belum ditetapkan
23.	Pasal 66 Ayat 5	Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/188/2015	Standar Profesi Audiologis
24.	Pasal 68 Ayat 6	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	belum ditetapkan
25.	Pasal 72 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 24/2022	Rekam Medis
26.	Pasal 73 Ayat 0	Peraturan Menteri Kesehatan No. 36/2012	Rahasia Kedokteran
27.	Pasal 81 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
28.	Pasal 82 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
29.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 41/2016	Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tenaga Kesehatan