JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengelolaan Keuangan Haji

METADATA
Nomor	34
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	HAJI - PENGELOLAAN KEUANGAN 2014 UU NO. 34, LN 2014/NO. 296, TLN. NO. 5605, LL SETNEG : 46 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI - Untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam undang-undang ini diatur tentang : Keuangan haji; Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, serta pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas; tata cara pengelolaan keuangan haji; pertanggungjawaban; pengawasan; dan koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 9 Bab dan 60 pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VIII

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 11/2018	Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
2.	Pasal 11 Ayat 1	Keputusan Presiden No. 6/2020	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1414H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.
3.	Pasal 19 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/2018	Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
4.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 110/2017	Badan Pengelola Keuangan Haji
5.	Pasal 30 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 110/2017	Badan Pengelola Keuangan Haji
6.	Pasal 31 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 76/2016	Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
7.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 110/2017	Badan Pengelola Keuangan Haji
8.	Pasal 35 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 76/2016	Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
9.	Pasal 39 Ayat -	Peraturan Presiden No. 76/2016	Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
10.	Pasal 44 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 76/2016	Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
11.	Pasal 47 Ayat 2	Keputusan Menteri No. 220/2018	Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
12.	Pasal 48 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 5/2018	Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
13.	Pasal 51 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/2018	Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data