Jaminan Produk Halal

METADATA
Nomor	33
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	PRODUK HALAL - JAMINAN 2014 UU NO. 33, LN 2014/NO. 295, TLN. NO. 5604, LL SETNEG : 40 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL - Pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam undang-undang ini diatur tentang : Penyelenggara jaminan produk halal; bahan dan proses produk halal; pelaku usaha; tata cara memperoleh sertifikat halal; kerja sama internasional; pengawasan; dan peran serta masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 68 pasal. - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VIII

Status

Diubah UU - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2.	Pasal 16 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 39/2021	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
3.	Pasal 21 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
4.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
6.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
7.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
8.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
9.	Pasal 40 Ayat -	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
10.	Pasal 41 Ayat 2	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
11.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
12.	Pasal 44 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
13.	Pasal 45 Ayat 2	Peraturan Menteri Agama No. 39/2018	Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
14.	Pasal 46 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
15.	Pasal 47 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
16.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
17.	Pasal 5 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 83/2015	Kementerian Agama
18.	Pasal 52 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
19.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Menteri Agama No. 26/2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
20.	Pasal 67 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 31/2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Jaminan Produk Halal