JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kelautan

METADATA
Nomor	32
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	17 October 2014
Tanggal Pengundangan	2014-10-17
Abstrak	KELAUTAN 2014 UU NO. 32, LN 2014/NO. 294, TLN. NO. 5603, LL SETNEG : 60 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN - Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, dengan membentuk Undang-Undang tentang Kelautan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam undang-undang ini diatur tentang : Ruang lingkup, wilayah laut; pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan; pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; Tata kelola dan kelembagaan laut; dan peran serta masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 74 Pasal. - Penjelasan 22 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut UU - Ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 16/2017	Kebijakan Kelautan Indonesia
2.	Pasal 19 Ayat 2	UU No. 0/0	-
3.	Pasal 27 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
4.	Pasal 32 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 6/2020	BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
5.	Pasal 33 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 6/2020	BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
6.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
7.	Pasal 38 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
8.	Pasal 43 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 32/2019	Rencana Tata Ruang Laut Nasional
9.	Pasal 47 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 6/2020	BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
10.	Pasal 67 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 178/2014	Badan Keamanan Laut
11.	Pasal 69 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
12.	Pasal 70 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 32/2014	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan) menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kelautan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD