JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Panas Bumi

METADATA
Nomor	21
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 September 2014
Tanggal Pengundangan	17 September 2014
Tanggal Pengundangan	2014-09-17
Abstrak	BUMI-PANAS 2014 UU NO. 21, LN 2014/NO. 217, TLN. NO. 5585, LL SETNEG : 61 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti dan membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam undang-undang ini diatur tentang : penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri 12 Bab dan 88 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Mencabut UU - UU No. 27/2003

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
2.	Pasal 17 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
3.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
4.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
5.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
6.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.	Pasal 24 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 108/2015	Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
8.	Pasal 39 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
9.	Pasal 40 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
10.	Pasal 40 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
11.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
12.	Pasal 52 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
13.	Pasal 53 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/2016	Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
14.	Pasal 56 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 7/2017	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
15.	Pasal 56 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
16.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 59/2007	Kegiatan Usaha Panas Bumi
17.	Pasal 59 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
18.	Pasal 64 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 59/2007	Kegiatan Usaha Panas Bumi
19.	Pasal 83 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2016	Besaran dan Tatacara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 21/2014	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU Panas Bumi), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan panas bumi di Indonesia; Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Panas Bumi beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD