Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

METADATA
Nomor	20
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	17 September 2014
Tanggal Pengundangan	17 September 2014
Tanggal Pengundangan	2014-09-17
Abstrak	PENILAIAN KESESUAIAN- STANDARISASI 2014 UU NO. 20, LN 2014/NO. 216, TLN. NO. 5584, LL SETNEG : 39 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN - Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 September 2014. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 11 Bab dan 76 pasal. - Penjelasan 11 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
2.	Pasal 14 Ayat 5	Keputusan Kepala BSN No. 219/2016	Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 43-01 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik
3.	Pasal 14 Ayat 5	Keputusan Kepala BSN No. 221/2016	Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 37-01 Teknologi Grafika
4.	Pasal 16 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi danPenilaian Kesesuaian
5.	Pasal 17 Ayat -	Keputusan Kepala BSN No. 284/2015	Penetapan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia
6.	Pasal 22 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
7.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
8.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Kepala BSN No. 1/2011	Pedoman Standardisasi Nasional Indonesia Nomor 301 Tahun 2011
9.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi danPenilaian Kesesuaian
10.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
11.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
12.	Pasal 45 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
13.	Pasal 47 Ayat 2	Peraturan Kepala BSN No. 2/2017	Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
14.	Pasal 47 Ayat 1	Peraturan Kepala BSN No. 2/2017	Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
15.	Pasal 49 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
16.	Pasal 51 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
17.	Pasal 57 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
18.	Pasal 60 Ayat 2	Peraturan Kepala BSN No. 3/2018	Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
19.	Pasal 8 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 4/2018	Badan Standardisasi Nasional
20.	Pasal 9 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 78/2001	Komite Akreditasi Nasional

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian