JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kesehatan Jiwa

METADATA
Nomor	18
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	07 August 2014
Tanggal Pengundangan	07 August 2014
Tanggal Pengundangan	2014-08-07
Abstrak	JIWA- KESEHATAN 2014 UU NO. 18, LN 2014/NO. 185, TLN. NO. 5571, LL SETNEG : 69 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN JIWA - Pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang; sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. - Dasar hukum Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Upaya Kesehatan Jiwa; sistem pelayanan Kesehatan Jiwa; sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa; hak dan kewajiban; pemeriksaan Kesehatan Jiwa; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; peran serta masyarakat; dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2014. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait Kesehatan Jiwa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Setiap fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. - Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendirikan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 91 Pasal. - Penjelasan 28 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 16 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
2.	Pasal 23 Ayat 4	Peraturan Menteri Kesehatan No. 54/2017	Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
3.	Pasal 24 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
4.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
5.	Pasal 44 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 67/2019	Pengelolaan Tenaga Kesehatan
6.	Pasal 5 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
7.	Pasal 51 Ayat -	Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0	-
8.	Pasal 59 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 47/2016	Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.	Pasal 73 Ayat 3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 77/2015	Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum
10.	Pasal 74 Ayat 5	Peraturan Menteri Kesehatan No. 77/2015	Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum
11.	Pasal 9 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data