JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

METADATA
Nomor	17
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	05 August 2014
Tanggal Pengundangan	05 August 2014
Tanggal Pengundangan	2014-08-05
Abstrak	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH- DEWAN PERWAKILAN DAERAH- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2014 UU NO. 17, LN 2014/NO. 182, TLN. NO. 5568, LL SETNEG : 306 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan berakhir masa jabatan - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab, 428 Pasal. - Penjelasan 91 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mencabut UU - UU NO. 27 Tahun 2009
Diubah UU - UU No. 13 Tahun 2019
Diubah UU - UU No. 42 Tahun 2014
Diubah UU - UU No. 2 Tahun 2018

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 339 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 18/2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Pasal 340 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 18/2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Pasal 389 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 17/2018	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pasal 390 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 18/2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Pasal 411 Ayat 0	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6/2017	Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6.	Pasal 413 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 26/2020	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
7.	Pasal 413 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 26/2020	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8.	Pasal 414 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 49/TPA/2018	Pengangkatan Jabatan
9.	Pasal 415 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
10.	Pasal 66 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 8/2020	Peresmian PAW Anggota DPR RI dan MPR RI

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data