Perdagangan

METADATA
Nomor	7
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	11 March 2014
Tanggal Pengundangan	11 March 2014
Tanggal Pengundangan	2014-03-11
Abstrak	PERDAGANGAN 2014 UU NO. 7, LN 2014/NO. 45, TLN. NO. 5512, LL SETNEG : 79 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK TENTANG PERDAGANGAN - Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi; - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2014. - Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan - Undang-Undang ini terdiri 19 Bab dan 122 Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mencabut Ordonantie - ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
Mencabut UU - UU No. 2 Prp/1960 tentang Pergudangan
Mencabut UU - UU No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu No. 1/1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang
Mencabut UU - UU No. 8 Prp /1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 101 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 15/2011	Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
2.	Pasal 102 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 36/2018	Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
3.	Pasal 11 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
4.	Pasal 13 Ayat 3	Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/2021	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengolaan Sarana Perdagangan
5.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
6.	Pasal 15 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 33/2019	Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.
7.	Pasal 15 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
8.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
9.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
10.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 83/2019	Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
11.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/2006	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
12.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2016	Perdagangan Antarpulau Rotan
13.	Pasal 24 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
14.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 71/2015	Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
15.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 59/2020	Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
16.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 71/2015	Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
17.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 59/2020	Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
18.	Pasal 32 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 63/2018	Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
19.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 59/2020	Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
20.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Presiden No. 63/2018	Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
21.	Pasal 35 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
22.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 29/2017	Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
23.	Pasal 42 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
24.	Pasal 43 Ayat 3	Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2016	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir
25.	Pasal 45 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26.	Pasal 46 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 36/2016	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir
27.	Pasal 47 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
28.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
29.	Pasal 52 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
30.	Pasal 52 Ayat 6	Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2016	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir
31.	Pasal 55 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 34/2019	Perdagangan Perbatasan
32.	Pasal 56 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 34/2019	Perdagangan Perbatasan
33.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
34.	Pasal 64 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 34/2018	Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
35.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 80/2019	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
36.	Pasal 72 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
37.	Pasal 73 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
38.	Pasal 74 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
39.	Pasal 74 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 83/2017	Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor
40.	Pasal 79 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 32/2019	Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
41.	Pasal 81 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
42.	Pasal 84 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 71/2020	Tata Cara Perjanjian Perdagangan Internasional
43.	Pasal 85 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 52/2018	Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional
44.	Pasal 86 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 82/2017	Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
45.	Pasal 87 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 57/2019	Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang
46.	Pasal 92 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/2020	Sistem Informasi Perdagangan
47.	Pasal 97 Ayat 6	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perdagangan