JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
METADATA
Nomor
8
Tahun
1971
Tanggal Penetapan
15 September 1971
Tanggal Pengundangan
15 September 1971
Tanggal Pengundangan
1971-09-15
Abstrak
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA - PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
1971
UU NO. 8, LN 1971 / NO. 76, TLN. NO. 2971, LL SETKAB: 32 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
- Guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-Undang.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966; Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan pendirian, tujuan dan lapangan usaha, modal, kuasa pertambangan, tugas dan kewajiban perusahaan, dewan komisaris pemerintah, direksi, tahun buku, anggaran perusahaan, laporan perhitungan tahunan, dan pembubaran. Dengan adanya Undang-Undang ini, didirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Undang-Undang PERTAMINA, yang diharapkan akan dapat merupakan sarana (hukum) untuk meningkatkan dan lebih menjamin suksesnya pengusahaan minyak dan gas bumi, yang selama ini dilaksanakan oleh P.N. PERTAMINA. Di samping itu dalam Undang-Undang PERTAMINA ini diatur lebih jelas dan terperinci cara-cara pengurusan perusahaan khusus mengenai minyak dan gas bumi yang strategis itu, serta diatur dengan jelas pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga dapat diharapkan akan lebih terjamin kelancaran pelaksanan usaha, sedangkan pemberian bimbingan dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah dengan lebih teratur dan terarah.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 1971.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".
- Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 34 Pasal.
- Penjelasan 14 hlm.
Lampiran
Bidang
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII
Status
Diubah UU - UU No. 10/1974 (Pasal 19 Ayat (1) diubah dengan Ketentuan pada Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1974)
Dicabut UU - UU No. 22/2001
Mencabut Peraturan Pemerintah - PP No. 27 / 1968
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
