Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD (S.1847 : 23)


METADATA
Nomor 4
Tahun 1971
Tanggal Penetapan 29 March 1971
Tanggal Pengundangan 29 March 1971
Tanggal Pengundangan 1971-03-29
Abstrak KETENTUAN PASAL 54 KUHD – PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN 1971 UU NO. 4, LN 1971 / NO. 20, TLN. NO. 2959, LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KUHD - Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnya perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masyarakat. Guna memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini. Karenanya perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah :Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratab Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana acapkali telah diubah dan ditambah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (S.1847 : 23). Pada dasarnya ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara yang terbatas, dan dengan berlakunya Undang-undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara yang terbatas dengan sistim hak suara yang tak terbatas. Sistim hak suara yang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanyak jumlah saham yang dimilikinya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Maret 1971. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 3 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mengubah Lain - Lain - Pasal 54/KUHD
  • Dicabut UU - UU No. 1/1995
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1996
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG NUKLIR
    2.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/1996
    TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XX DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIV XXV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
    3.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1996
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN I
    4.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1996
    TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XIII, MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
    5.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/1996
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
    6.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1995
    Tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XIX, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
    7.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/1995
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAAN (PERSERO)
    8.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TAMBANG TIMAH
    9.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
    10.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
    11.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ADHI KARYA
    12.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
    13.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1994
    Tentang PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGELOLA KAWASAN BERIKAT INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
    14.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG TIMAH
    15.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/1994
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GAS NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    16.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN KUPANG
    17.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI CILACAP
    18.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PAL INDONESIA
    19.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
    20.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/1993
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    21.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    22.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
    23.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PINDAD
    24.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS KRAFT ACEH
    25.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ANEKA TAMBANG
    26.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
    27.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM
    28.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK
    29.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA
    30.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1992
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM) USAHA BHAKTI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    31.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1992
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA
    32.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/1992
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
    33.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    34.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 52/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TELEKOMUNIKASI
    35.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG
    36.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    37.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 56/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    38.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA
    39.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API
    40.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
    41.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
    42.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAHANA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    43.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA
    44.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
    45.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 45/1991
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG JASA PEMERIKSAAN PRA-PENGAPALAN BARANG-BARANG IMPOR INDONESIA DI LUAR NEGERI
    46.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1990
    Tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI MARMER INDONESIA TULUNG AGUNG
    47.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BLABAK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    48.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GARAM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    49.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1990
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN MALUKU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    50.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/1990
    Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT
    51.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KIMIA FARMA
    52.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PADALARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    53.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
    54.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1991
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN SELATAN
    55.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA
    56.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 53/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
    57.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 41/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TIRTA RAYA MINA
    58.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 56/1990
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TAMBANG BATUBARA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    59.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1991
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXII
    60.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
    61.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN KUPANG
    62.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/1991
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN
    63.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    64.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA
    65.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN BATURAJA
    66.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/1990
    Tentang PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) YANG MENJUAL SAHAMNYA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL
    67.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES
    68.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VIRAMA KARYA
    69.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1989
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXI
    70.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)
    71.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1990
    Tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI MARMER INDONESIA TULUNG AGUNG
    72.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)
    73.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 47/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG
    74.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA
    75.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)
    76.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/1990
    Tentang PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN TANJUNG PRIOK, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELITA BAHARI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KODJA
    77.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1988
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA METRIKA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN NEGARA METRIKA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL
    78.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA
    79.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IX
    80.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1988
    entang LT BUMN GTPEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA METRIKA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN NEGARA METRIKA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KRAKATAU STEEL
    81.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BRANTAS ABIPRAYA
    82.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GALANGAN KODJA INDONESIA
    83.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA
    84.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GALANGAN KODJA INDONESIA
    85.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS UNELEC INDONESIA (UNINDO PT)
    86.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES
    87.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1989
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXI
    88.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)
    89.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIJAYA
    90.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1987
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ISTAKA KARYA
    91.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1987
    TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK
    92.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1987
    TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BHANDA GHARA REKSA
    93.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1987
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA
    94.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/1987
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD)
    95.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/1987
    TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK
    96.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1986
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDAH KARYA
    97.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1986
    Tentang LT BUMN GTPENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
    98.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1986
    Tentang LT BUMN GTPENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP
    99.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1986
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN
    100.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1986
    Tentang PERUBAHAN PP 31-1982 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI KERTAS TERPADU
    101.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1986
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP
    102.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1986
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT LEPPIN
    103.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1987
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VIRAMA KARYA
    104.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1987
    TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK
    105.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 41/1985
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XXVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    106.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1986
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BONDED WAREHOUSES INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT.SASANA BHANDA,SERTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGUSAHAAN KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
    107.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1986
    Tentang PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM NEGARA RI PADA PERSEROAN TERBATAS JADO TRADING CORPORATION (PT. JATRACO)
    108.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1986
    Tentang LT PMA GTJANGKA WAKTU IZIN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
    109.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1984
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI
    110.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1984
    Tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN MADURA
    111.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1984
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTAS KRAFT CILACAP
    112.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/1984
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT AMARTA KARYA
    113.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/1984
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS KRAFT CILACAP
    114.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/1984
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SANDANG II
    115.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/1985
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
    116.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1983
    TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN PERSEOAN (PERSERO)
    117.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1983
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XII, PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERKEBUNAN XIII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XIV
    118.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1982
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VIRAMA KARYA
    119.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/1982
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KERTAS BASUKI RACHMAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    120.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1981
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XVI DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XV
    121.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/1981
    Tentang LT PERUM GTPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
    122.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1981
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN JAWA TIMUR DAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR
    123.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1981
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DANAREKSA
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI