JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

METADATA Undang-Undang
Nomor	12
Tahun	1970
Tanggal Penetapan	07 August 1970
Tanggal Pengundangan	07 August 1970
Tanggal Pengundangan	1970-08-07
Abstrak	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI - PERUBAHAN DAN TAMBAHAN 1970 UU NO. 12, LN 1970 / NO. 47, TLN. NO. 2944, LL SETKAB : 9 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI - Guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam-penanam modal. Berhubung dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXIII/MPRS/1966; Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1970. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang ini dibentuk sehubungan dengan diadakannya perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 untuk lebih diserasikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Agustus 1970. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 4 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mengubah UU - UU No. 6/1968
Diubah UU - UU No. 7/1983
Dicabut UU - UU No. 25 / 2007

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data