JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja.
METADATA
Nomor
14
Tahun
1969
Tanggal Penetapan
19 November 1969
Tanggal Pengundangan
19 November 1969
Tanggal Pengundangan
1969-11-19
Abstrak
TENAGA KERJA - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
1969
UU NO. 14, LN 1969 / NO. 55, TLN. NO. 2912, LL SETKAB : 13 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
- Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXII/MPRS/1966 Pasal-pasal 6,8,9,10, dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/1966 Pasal 2.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Di dalamnya antara lain memuat pengertian dan azas, penyediaan, penyebaran dan penggunaan tenaga kerja, pembinaan keahlian dan kejujuran, pembinaan perlindungan kerja, hubungan ketenagakerjaan, dan pengawasan pelaksanaan. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini ialah pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial-ekonomis tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomis tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia. Undang-Undang ini disebut “Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja”.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Nopember 1969.
- Undang-Undang ini terdiri dari 7 Bab dan 19 Pasal.
- Penjelasan 7 hlm.
