Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.


METADATA
Nomor 9
Tahun 1969
Tanggal Penetapan 01 August 1969
Tanggal Pengundangan 01 August 1969
Tanggal Pengundangan 1969-08-01
Abstrak BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG - PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG - PENETAPAN 1969 UU NO. 9, LN 1969 / NO. 40, TLN. NO. 2904, LL SETKAB: 10 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG - Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 yang dirasakan tidak efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menerbitkannya kembali. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966; Indische Bedrijvenwet sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang No. 9 Prp Tahun 1960; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Usaha-usaha Negara di luar ketiga bentuk ini (PERJAN, PERSERO dan PERUM) bukanlah perusahaan menurut Undang-Undang ini. Dengan demikian bagi usaha-usaha Negara yang baru akan didirikan menurut Undang-Undang ini, maka pendirian dan pengaturannya haruslah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jenis usaha Negara yang bersangkutan. Sebagai ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa bagi usaha-usaha Negara yang semula didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 dan yang akan dialihkan bentuknya ke dalam bentuk PERJAN atau PERSERO, pelaksanaannya akan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 1969. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Bab dan 7 Pasal. - Penjelasan 5 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Perpu No. 1/1969 menjadi UU
  • Dicabut UU - UU No. 19 Tahun 2003
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/2003
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
    2.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/2003
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
    3.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/2003
    TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998
    4.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/2003
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA
    5.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/2003
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA
    6.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/2003
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
    7.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/2003
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
    8.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
    9.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
    10.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
    11.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    12.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 20/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    13.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2002
    NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
    14.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
    15.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA
    16.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
    17.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
    18.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2001
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    19.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA
    20.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
    21.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2001
    TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR
    22.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2001
    -TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA
    23.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/2001
    TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA
    24.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 45/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
    25.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 53/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    26.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    27.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 56/2002
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Tbk.
    28.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 57/2002
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    29.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
    30.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 65/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA
    31.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 66/2002
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
    32.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
    33.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 45/2001
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    34.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA
    35.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
    36.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
    37.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 53/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
    38.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 61/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
    39.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 62/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
    40.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
    41.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 67/2001
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
    42.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1999
    TENTANG PENJUALAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INDOFOOD Tbk.
    43.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
    44.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 78/2001
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
    45.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2001
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT SOCFIN INDONESIA
    46.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2001
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
    47.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 36/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
    48.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/1999
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
    49.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1999
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
    50.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
    51.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/1999
    PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
    52.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/2000
    TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
    53.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/2000
    TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    54.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/2000
    TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
    55.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
    56.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONSERVASI ENERGI ABADI (PT KONEBA)
    57.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2000
    TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    58.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
    59.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI Tbk.
    60.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    61.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
    62.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
    63.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
    64.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
    65.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
    66.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
    67.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA
    68.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 41/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA
    69.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
    70.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
    71.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 50/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
    72.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I
    73.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 56/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
    74.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 57/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
    75.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
    76.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
    77.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 37/1999
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA NTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
    78.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1999
    TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
    79.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
    80.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
    81.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 54/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
    82.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
    83.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 56/1999
    TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
    84.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 62/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
    85.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 75/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
    86.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 76/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I
    87.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 77/1999
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
    88.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 89/1999
    TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD) KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL
    89.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 90/1999
    TENTANG PENGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
    90.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 93/1999
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
    91.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 94/1999
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
    92.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 65/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
    93.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 66/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
    94.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 68/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
    95.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 69/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    96.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 70/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
    97.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    98.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 133/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    99.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    100.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 85/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA
    101.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 88/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
    102.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 128/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
    103.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 90/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
    104.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 91/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
    105.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 127/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA
    106.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 93/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
    107.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 126/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA
    108.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 94/2000
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
    109.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 125/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
    110.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 95/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
    111.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 124/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR
    112.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 123/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG
    113.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 122/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
    114.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 120/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG
    115.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 119/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
    116.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 118/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA
    117.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 117/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
    118.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 116/2000
    TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
    119.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 103/2000
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
    120.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 60/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
    121.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
    122.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 75/1998
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
    123.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 76/1998
    Tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK TBK
    124.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA
    125.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA
    126.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
    127.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
    128.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/1998
    Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
    129.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/1998
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI
    130.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. DANA REKSA
    131.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
    132.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/1998
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    133.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1998
    Tentang PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    134.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/1998
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA
    135.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 78/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) OTORITA JATILUHUR
    136.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
    137.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 20/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
    138.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT
    139.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA
    140.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1998
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA
    141.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 47/1998
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
    142.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
    143.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI
    144.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
    145.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG
    146.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
    147.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1997
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    148.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
    149.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/1997
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
    150.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    151.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
    152.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INODNESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
    153.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
    154.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
    155.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
    156.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1997
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
    157.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/1996
    TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI MESIN PERKAKAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL
    158.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/1996
    TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
    159.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 51/1996
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
    160.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 63/1996
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
    161.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1996
    TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN X DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXXI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
    162.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 50/1996
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
    163.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/1996
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
    164.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/1996
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) YANG MENJUAL SAHAMNYA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL
    165.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1995
    Tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XV-XVI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
    166.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
    167.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 50/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
    168.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
    169.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/1995
    Tentang PERUBAHAN PP 55-1990 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) YANG MENJUAL SAHAMNYA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL
    170.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 61/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
    171.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 62/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
    172.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 63/1995
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
    173.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/1995
    Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI MESIN PERKAKAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL
    174.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    175.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
    176.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA
    177.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1994
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    178.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/1994
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    179.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/1993
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT. KONSERVASI ENERGI ABADI (PT. KONEBA)
    180.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1993
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    181.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1992
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA
    182.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/1992
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
    183.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1992
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA
    184.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1992
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    185.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1992
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
    186.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1992
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    187.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 36/1992
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
    188.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TELEKOMUNIKASI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    189.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
    190.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 66/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
    191.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    192.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1990
    Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA
    193.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    194.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    195.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1990
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
    196.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/1990
    Tentang PERUBAHAN PP 33-1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
    197.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1986
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
    198.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/1991
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN UTARA
    199.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PFRUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA
    200.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GAS NEGARA (PGN)
    201.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 42/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
    202.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/1990
    Tentang PENJUALAN SELURUH KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERINGAN TEMBAKAU BOJONEGORO
    203.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    204.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 57/1991
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    205.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1986
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
    206.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/1990
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA (PN. PERIKANI) SULAWESI UTARA/TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN)
    207.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 42/1990
    Tentang PERUSAHAAN UMUM PERUM QUOTOTORITA JATILUHURQUOT
    208.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)
    209.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 47/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG
    210.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    211.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/1991
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SANDANG I
    212.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 57/1990
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API
    213.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
    214.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 63/1990
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN
    215.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/1990
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    216.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/1991
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
    217.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1990
    Tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN
    218.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGERA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
    219.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1989
    TENTANG PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KISIEPO DI BIAK DAN SAMRATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
    220.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1988
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PUTRA I
    221.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1988
    Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
    222.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JASA MARGA
    223.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM ANGKASA PUTRA I
    224.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PETRO KIMIA GRESIK
    225.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1988
    Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
    226.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/1988
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
    227.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/1989
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGERA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
    228.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/1996
    Tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
    229.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/1986
    Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGERUKAN
    230.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/1986
    Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA (PPD)
    231.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/1985
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
    232.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1985
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III
    233.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/1985
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II
    234.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1985
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
    235.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1986
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
    236.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/1984
    Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM
    237.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1984
    Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN
    238.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/1984
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUTRI MEDAN
    239.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1984
    Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM HUSADA BHAKTI
    240.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/1984
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN ASPAL NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
    241.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1984
    Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA PGN MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM
    242.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1984
    Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM POS DAN GIRO
    243.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/1984
    Tentang PENGALIHAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN MODAL NEGARA RI DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
    244.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1984
    Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA DISTRIBUSI DAN PENGOLAHAN KAYU
    245.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1984
    Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
    246.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/1984
    Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PENGERUKAN
    247.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/1985
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
    248.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1985
    TENTANG UMUM (PERUM) PELABUHAN I
    249.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/1985
    TENTANG PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA
    250.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/1985
    TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN
    251.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/1985
    TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
    252.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/1985
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV
    253.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/1983
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI LOGAM
    254.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/1983
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II
    255.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/1983
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN IV
    256.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/1983
    TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN I
    257.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/1982
    TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
    258.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/1981
    Tentang LT PERUM GTPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
    259.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/1981
    Tentang IURAN PEMBAYARAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
    260.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 54/1981
    Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
    261.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/1988
    Tentang PENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
    262.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/1988
    Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM PRODUKSI FILM NEGARA
    263.
    Pasal 2
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 9/1983
    TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERGUDANGAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
    264.
    Pasal 3
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. -/-
    -
    265.
    Pasal 6
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. -/-
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI