JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	6
Tahun	1969
Tanggal Penetapan	05 July 1969
Tanggal Pengundangan	05 July 1969
Tanggal Pengundangan	1969-07-05
Abstrak	BERBAGAI UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG - PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA 1969 UU NO. 6, LN 1969 / NO. 37, TLN. NO. 2901, LL SETKAB : 5 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG - Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang materinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dinyatakan tidak berlaku dan bahwa pernyataan tidak berlaku tersebut perlu diatur dalam suatu Undang-Undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang baik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perlu dinyatakan tidak berlaku. Akibat hukum yang mungkin timbul dari pernyataan tidak berlaku tersebut, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Juli 1969. - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 12/1961, UU No. 5 dan 17 /1962, UU No. 9, 19, 21, 30, 36 /1964, UU No. 18/1965, UU No. 19/1965

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 3 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. -/-	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data