JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

METADATA Undang-Undang
Nomor	25
Tahun	1968
Tanggal Penetapan	31 December 1968
Tanggal Pengundangan	31 December 1968
Tanggal Pengundangan	1968-12-31
Abstrak	PENETAPAN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA 1968 UU NO. 25, LN 1968 / NO. 79, TLN. NO. 2879 , LL SETKAB : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI PENETAPAN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undanga-undang Dasar 1945, perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya tidak sesuai denga suara hati nurani rakyat dinyatakan tidak berlaku. Pernyataan serta penegasan tentang tidak berlaku itu, perlu diatur dalam suatu Undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIX/MPRS/1968. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tidak berlaku berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut diatur dengan Undang-undang, sedangkan akibat hukum yang timbul dari pernyataan tidak berlaku tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1968. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut Penetapan Presiden - Penpres No. 1 Tahun 1960, Penpres No. 4 Tahun 1964, Penpres No. 5 Tahun 1964, Penpres No. 6 Tahun 1964, Penpres No. 15 Tahun 1965, Penpres No. 24 Tahun 1965, Penpres No. 26 Tahun 1965, Penpres No. 28 Tahun 1965, dan Penpres No. 31 Tahun 1965

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 2 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. -/-	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data