JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

METADATA Undang-Undang
Nomor	12
Tahun	1968
Tanggal Penetapan	26 November 1968
Tanggal Pengundangan	26 November 1968
Tanggal Pengundangan	1968-11-26
Abstrak	PENGADILAN TINGGI DI MANADO – PEMBENTUKAN 1968 UU NO. 12, LN 1968 / NO. 62, TLN. NO. 2864 , LL SETKAB : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI MANADO DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR - Dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tinggi untuk Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dan berhubung dengan itu perlu mengadakan perubahan pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makassar. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951; Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar. Undang-Undang ini menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Manado meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Nopember 1968. - Undang-Undang ini terdiri dari 5 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data