JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt Tahun 1954.

METADATA
Nomor	9
Tahun	1968
Tanggal Penetapan	25 October 1968
Tanggal Pengundangan	25 October 1968
Tanggal Pengundangan	1968-10-25
Abstrak	INDISCHE COMPTABILITEITSWET - PERUBAHAN PASAL 7 1968 UU NO. 9, LN 1968 / NO. 53, TLN. NO. 2860 , LL SETKAB : 5 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET (STBL. 1925 NOMOR 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 DRT.1954 - Penetapan Tahun Dinas Anggaran sebaiknya didasarkan pada pertimbangan ekonomis yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Berhubung dengan itu dianggap lebih beralasan untuk menentukan berlakunya Tahun Dinas Anggaran mulai dari satu April sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya, sehingga pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Drt.1954 perlu diubah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 53 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966; dan Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Drt.1954. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Drt.1954. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Drt.1954, diubah sehingga berbunyi “Tahun Dinas Anggaran berlaku dari tanggal satu April sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya”. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1969 ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 1968. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 3 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Badan Anggaran

Status

Mengubah Stbl. - Stbl 1925 No. 448
Dicabut UU - UU No. 11/1997

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 64/2001	TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/1997	TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/1995	TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 4/1995	TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95
5.	Pasal - Ayat -	Peraturan Presiden No. 7/1995	TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93
6.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/1995	TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data