JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Pokok - Pokok Perbankan.
METADATA
Nomor
14
Tahun
1967
Tanggal Penetapan
30 December 1967
Tanggal Pengundangan
30 December 1967
Tanggal Pengundangan
1967-12-30
Abstrak
PERBANKAN – POKOK-POKOK
1967
UU NO. 14, LN 1967 / NO. 34, TLN. NO. 2842 , LL SETKAB : 37 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
- Dalam rangka pembangunan tata perekonomian Nasional perlu diadakan penilaian kembali terhadap tata perbankan yang sekarang berlaku sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Berhubung dengan itu perlu segera mengatur kembali tata perbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter. Karenanya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai perbankan dengan suatu Undang-Undang.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pokok-pokok perbankan. Di dalamnya antara lain memuat jenis dan macam lembaga perbankan, pendirian dan pimpinan bank, bank asing, usaha-usaha perbankan, pengawasan dan pembinaan bank, dan ketentuan pidana. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
CATATAN :
- Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 1967 dan saat mulai berlakunya Undang-Undang ini ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal.
- Penjelasan 11 hlm.
Lampiran
Bidang
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI
Status
Mencabut Peraturan Pemerintah - PP No. 1/1955
Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Perpu No. 23/1960
Dicabut UU - UU No. 7/1992
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
