JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

METADATA Undang-Undang
Nomor	4
Tahun	1967
Tanggal Penetapan	06 May 1967
Tanggal Pengundangan	06 May 1967
Tanggal Pengundangan	1967-05-06
Abstrak	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS - PENAMBAHAN 1967 UU NO. 4, LN 1967 / NO. 7, TLN. NO. 2822 , LL SETKAB : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS - Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang undang tersebut. - Dasar hukum Undang-Undang adalah : Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar; Ketentuan M..P.R.S. No. XIX/MPRS/1966; Ketetapan M..P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966; dan Ketetapan M..P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penambahan Pasal 21 ayat (2) baru dari Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang berbunyi sebagai berikut: Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletinbulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitanpenerbitan berkala. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Mei 1967. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Mengubah UU - UU No. 11/1966
Diubah UU - UU No. 21/1982
Dicabut UU - UU No. 40/1999
Mencabut Penetapan Presiden - Penpres No. 4 / 1963

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. -/-	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data