JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di makasar.

METADATA Undang-Undang
Nomor	4
Tahun	1966
Tanggal Penetapan	27 October 1966
Tanggal Pengundangan	27 October 1966
Tanggal Pengundangan	1966-10-27
Abstrak	PENGADILAN TINGGI DI AMBON – PEMBENTUKAN 1966 UU NO. 4, LN 1966 / NO. 31, TLN. NO. 2810, LL SETKAB : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR - Perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi Maluku yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. Berhubung dengan yang tersebut, perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ambon. Berdasarkan Undang-Undang ini, daerah hukum Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ambon meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku. Selain itu, perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 1966. - Undang-Undang ini terdiri dari 5 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data