JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

METADATA
Nomor	33
Tahun	1964
Tanggal Penetapan	31 December 1964
Tanggal Pengundangan	31 December 1964
Tanggal Pengundangan	1964-12-31
Abstrak	KECELAKAAN PENUMPANG - DANA PERTANGGUNGAN WAJIB 1964 UU NO. 33, LN 1964 / NO. 137, TLN. NO. 2720, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG - Berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, iuran dana pertanggungan wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang Udang Dasar. - Dalam Undang-undang ini mengatur mengenai : Istilah; Dana dan Iuran; Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan; dan Penutup. Pembentukan dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api, kapal terbang dan kapal laut. Pun penumpang kendaraan bermotor umum perlu mendapat perlindungan yang sama.Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & 1963), kecelakaan kapal terbang sebagai Burangrang crash (1962), dll.nya, membuat Pemerintah menganggap perlu untuk membentuk dana-dana yang akan menampung akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 1964. - Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Bab dan 10 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi V

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 4 Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/2008	Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara
2.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
3.	Pasal 7 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 17/1965	Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data