Pengelolaan Sampah


METADATA
Nomor 18
Tahun 2008
Tanggal Penetapan 07 May 2008
Tanggal Pengundangan 07 May 2008
Tanggal Pengundangan 2008-05-07
Abstrak SAMPAH - PENGELOLAAN 2008 UU NO. 18, LN. 2008/NO. 69, TLN. NO. 4851, LL SETNEG : 37 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH - Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2008. - Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 49 Pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi VII
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    2.
    Pasal 12
    Ayat (2)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2019
    Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
    3.
    Pasal 12
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2011
    Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    4.
    Pasal 16
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    5.
    Pasal 17
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2019
    Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
    6.
    Pasal 17
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
    7.
    Pasal 18
    Ayat (2)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2019
    Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
    8.
    Pasal 2
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4//2018
    Pedoman Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    9.
    Pasal 20
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    10.
    Pasal 20
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
    11.
    Pasal 20
    Ayat (2)
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 50/2016
    Pembangungan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelolaan Sampah di dalam kota (Intermediate Treatment Facility)
    12.
    Pasal 21
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 22
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    14.
    Pasal 23
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 27/2020
    Pengelolaan Sampah Spesifik
    15.
    Pasal 24
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    16.
    Pasal 25
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    17.
    Pasal 25
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    18.
    Pasal 25
    Ayat (4)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3/2013
    Pengelolaan Sampah
    19.
    Pasal 26
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22/2009
    Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
    20.
    Pasal 28
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    21.
    Pasal 29
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 81/2012
    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    22.
    Pasal 29
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2019
    Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
    23.
    Pasal 31
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2019
    Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
    24.
    Pasal 32
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15/2011
    Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
    25.
    Pasal 9
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2012
    Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI