Pelayaran


METADATA
Nomor 17
Tahun 2008
Tanggal Penetapan 07 May 2008
Tanggal Pengundangan 07 May 2008
Tanggal Pengundangan 2008-05-07
Abstrak PELAYARAN 2008 UU NO. 17, LN. 2008/NO. 64, TLN. NO. 4849, LL SETNEG : 206 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 - Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, juga diatur pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2008. - Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 22 Bab dan 355 Pasal. - Penjelasan 74 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi V
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Status
  • Mencabut UU - No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    2.
    Pasal 108
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    3.
    Pasal 112
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    4.
    Pasal 113
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    5.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    6.
    Pasal 127
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2017
    Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
    7.
    Pasal 133
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2017
    Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
    8.
    Pasal 134
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29/2014
    Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
    9.
    Pasal 14
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    10.
    Pasal 146
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013
    Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
    11.
    Pasal 150
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2016
    Garis Muat Kapal dan Pemuatan
    12.
    Pasal 153
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    13.
    Pasal 168
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2012
    Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
    14.
    Pasal 169
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45/2012
    Manajemen Keselamatan Kapal
    15.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    16.
    Pasal 170
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 134/2016
    Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
    17.
    Pasal 170
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134/2016
    Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
    18.
    Pasal 171
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    19.
    Pasal 177
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    20.
    Pasal 183
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    21.
    Pasal 184
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    22.
    Pasal 186
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    23.
    Pasal 196
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    24.
    Pasal 197
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52/2011
    Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015
    25.
    Pasal 20
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    26.
    Pasal 201
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 53/2011
    Pemanduan Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014 Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan Penundaan Kapal
    27.
    Pasal 203
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71/2013
    Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016
    28.
    Pasal 205
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71/2013
    Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016
    29.
    Pasal 206
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    30.
    Pasal 210
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    31.
    Pasal 212
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    32.
    Pasal 213
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100/2014
    Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
    33.
    Pasal 216
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100/2014
    Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
    34.
    Pasal 218
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01/2010
    Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014 dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014
    35.
    Pasal 219
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01/2010
    Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014
    36.
    Pasal 221
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    37.
    Pasal 223
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    38.
    Pasal 225
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    39.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    40.
    Pasal 232
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2010
    Perlindungan Lingkungan Maritim
    41.
    Pasal 238
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2010
    Perlindungan Lingkungan Maritim
    42.
    Pasal 240
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2010
    Perlindungan Lingkungan Maritim
    43.
    Pasal 242
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29/2014
    Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
    44.
    Pasal 243
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 21/2010
    Perlindungan Lingkungan Maritim
    45.
    Pasal 245
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    46.
    Pasal 250
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 76/2017
    Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran
    47.
    Pasal 255
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    48.
    Pasal 257
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 62/2013
    Investigasi Kecelakaan Transportasi
    49.
    Pasal 26
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    50.
    Pasal 260
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2017
    Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
    51.
    Pasal 272
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    52.
    Pasal 273
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    53.
    Pasal 275
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    54.
    Pasal 278
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    55.
    Pasal 279
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    56.
    Pasal 281
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    57.
    Pasal 30
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    58.
    Pasal 339
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51/2015
    Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
    59.
    Pasal 34
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    60.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    61.
    Pasal 39
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    62.
    Pasal 43
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    63.
    Pasal 49
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    64.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/2011
    Angkutan Multimoda
    65.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    66.
    Pasal 59
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    67.
    Pasal 64
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2012
    Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
    68.
    Pasal 78
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    69.
    Pasal 89
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    70.
    Pasal 95
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    71.
    Pasal 99
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI