JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jayakarta.

METADATA Undang-Undang
Nomor	10
Tahun	1964
Tanggal Penetapan	31 August 1964
Tanggal Pengundangan	31 August 1964
Tanggal Pengundangan	1964-08-31
Abstrak	-IBU KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA JAKARTA - PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA 1964 UU NO. 10, LN 1964 / NO. 78, TLN. NO. 2668, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN SUKARELAWAN INDONESIA - Perlu menyatakan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, yang merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia serta yang telah menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetap sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang- undang Dasar; Undang-undang No. 1 tahun 1957; dan Penetapan Presiden NO. 2 tahun 1961 jo. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pernyataan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, berlaku surut sampai tanggal 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Republik Indonesia mengumumkan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya 31 Agustus 1964, dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Dicabut UU - No. 11 / 1990

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data