JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Perpu No.5 tahun 1963 tentang surat Hutang Landreform Menjadi Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	6
Tahun	1964
Tanggal Penetapan	16 June 1964
Tanggal Pengundangan	16 June 1964
Tanggal Pengundangan	1964-06-16
Abstrak	SURAT HUTANG LANDREFORM – PENETAPAN PERPU 1964 UU NO. 6, LN 1964 / NO. 61, TLN. NO. 2659 , LL SETNEG : 12 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM MENJADI UNDANG-UNDANG - Perlu diadakan peraturan tentang pengeluaran surat hutang-landreform sebagai cara pembayaran ganti kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu disahkan menjadi Undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 5, 20 dan 33 ayat 2 Undang-undang Dasar; dan Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran-Negara Tahun 1963 Nomor 63) Menjadi Undang-Undang. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan 16 Juni 1964, dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1963. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Pasal. - Penjelasan 4 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Perpu No. 5 / 1963 Menjadi UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	0

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data