JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan dan Penambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1962.

METADATA Undang-Undang
Nomor	8
Tahun	1963
Tanggal Penetapan	24 August 1963
Tanggal Pengundangan	24 August 1963
Tanggal Pengundangan	1963-08-24
Abstrak	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962 - PERUBAHAN DAN TAMBAHAN 1963 UU NO. 8, LN 1963 / NO. 90, TLN. NO. - , LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 berhubung dengan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, perlu diubah dan ditambah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 23 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar; Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia seperti setelah diubah dan di tambah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955; dan Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1962. Pendapatan Negara untuk tahun 1961 diubah ditambah menurut perkiraan dengan jumlah Rp. 16.194.645.000,- dan Belanja Negara untuk tahun 1962 diubah/ditambah dengan jumlah Rp. 19.233.460.473,- CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku tanggal diundangkan 24 Agustus 1963. dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962. - Undang-Undang ini terdiri dari 5 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Badan Anggaran

Status

Mengubah UU - UU No. 9/1962

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data