JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembuatan Perjanjian Hubungan keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	16
Tahun	1962
Tanggal Penetapan	01 November 1962
Tanggal Pengundangan	01 November 1962
Tanggal Pengundangan	1962-11-01
Abstrak	REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG - HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN - PEMBUATAN PERJANJIAN 1962 UU NO. 16, LN 1962 / NO. 81, TLN. NO. 2522 , LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG - Perlu dibuat Perjanjian hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang - Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 11, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Dasar. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang. yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.Perjanjian mulai berlaku satu bulan sesudah hari pertukaran piagam-piagam pengesahan di Jakarta. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Nopember 1962. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 4 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data