JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembuatan Perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

METADATA Undang-Undang
Nomor	7
Tahun	1962
Tanggal Penetapan	18 June 1962
Tanggal Pengundangan	18 June 1962
Tanggal Pengundangan	1962-06-18
Abstrak	REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA - PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA 1962 UU NO. 7, LN 1962 / NO. 25, TLN. NO. 2439 , LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA - Perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia. - Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 11, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia, satu perjanjian yang memberi kemungkinan untuk selanjutnya mengadakan lain-lain perjanjian yang dianggap perlu untuk menjamin kepentingan bersama. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama tersebut terdiri dari 7 pasal dan dalam kata pendahuluannya dengan sengaja dicantumkan bahwa kedua negara didorong oleh keinginan untuk melaksanakan antara mereka tujuan-tujuan dan azas-Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XIII tentang Tindakan-tindakan yang Ditujukan untuk melaksanakan dan Memajukan Hubungan-hubungan Damai dan Rukun antara Negara-negara. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 1962. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data