JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan UU No.21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

METADATA Undang-Undang
Nomor	17
Tahun	1961
Tanggal Penetapan	14 July 1961
Tanggal Pengundangan	14 July 1961
Tanggal Pengundangan	1961-07-14
Abstrak	PEGAWAI NEGERI SIPIL - HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1961 UU NO. 17, LN 1961 / NO. 259, TLN. NO. 2301 , LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - Berhubung dengan pembentukan MPRS. dan badan-badan perlengkapannya serta pembentukan DPR. Gotong-Royong, Undang Undang Nomor 21 tahun 1952 tentang Hak mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 100), perlu diubah. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang Undang Dasar; Penetapan Presiden Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 3 dan 4 Tahun 1960; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1960; dan Keputusan Presiden Nomor 292 Tahun 1960. - Dalam Undang-undang ini diatur mengenai : Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. Dengan Undang Undang ini diadakan perubahan pada pasal 1 ayat (1) itu sedemikian rupa, sehingga termuat di dalamnya hak Ketua/Pejabat Ketua MPRS dan hak Ketua DPR (Gotong Royong) untuk mengangkat/memberhentikan pegawai-pegawai negeri yang bekerja untuk dewan-dewan yang dipimpinnya. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 1961, dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Pebruari 1961. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan 1 hlm. -
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mengubah UU - UU No.21 / 1952
Dicabut UU - UU No.8 / 1974

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data