JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tambahan atas lampiran UU No.10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan.

METADATA Undang-Undang
Nomor	11
Tahun	1961
Tanggal Penetapan	10 May 1961
Tanggal Pengundangan	10 May 1961
Tanggal Pengundangan	1961-05-10
Abstrak	PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN - UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959 - TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN 1961 UU NO. 11, LN 1961 / NO. 216, TLN. NO. 2274 , LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN - Masih ada hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949 dan hingga tanggal 25 April 1959 tidak atau belum dikerjakan serta masih belum termasuk dalam daftar hak-hak pertambangan yang dibatalkan; agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan Negara, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; oleh karena itu, dirasa perlu menambah Undang-undang Nomor 10 tahun 1959, tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1959. - Dalam Undang-undang ini diatur mengenai : bidang pertambangan berkenaan dengan "hak-hak pertambangan", diperlukan pemakaian "Undang-undang Pembatalan Hak-hak Pertambangan", sehingga daftar lampiran hak-hak pertambangan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1959 itu perlu ditambah. Dengan demikian hak-hak pertambangan tambahan itu batal menurut hukum pada saat diundangkannya Undang-undang ini. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Mei 1961. - Undang-Undang ini terdiri dari 1 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi VII

Status

Mengubah UU - UU No.10 / 1959

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data