JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Pokok-pokok Kesehatan.
METADATA
Nomor
9
Tahun
1960
Tanggal Penetapan
15 October 1960
Tanggal Pengundangan
15 October 1960
Tanggal Pengundangan
1960-10-15
Abstrak
KESEHATAN - POKOK-POKOK
1960
UU NO. 9, LN 1960 / NO. 131, TLN. NO. 2068 , LL SETNEG : 8 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN
- Perlu ada dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang kesehatan; perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian mengenai kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran modern, yang dipakai pula oleh Organisasi Kesehatan Sedunia dalam Konstitusinya tahun 1946.
CATATAN :
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 1960.
- Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan-peraturan perundangan yang dalam waktu 1 (satu) tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de Dienst der Voksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglemen t op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
- Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari tanggal diundangkannya Undang-undang ini, tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan itu tidak bertentangan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini.
- Undang-Undang ini terdiri dari 6 Bab dan 17 Pasal.
- Penjelasan 3 hlm.
-
Lampiran
Bidang
Komisi IX
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
Dicabut UU - UU No. 23/1992
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
