JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

METADATA
Nomor	5
Tahun	1960
Tanggal Penetapan	24 September 1960
Tanggal Pengundangan	24 September 1960
Tanggal Pengundangan	1960-09-24
Abstrak	AGRARIA - PERATURAN DASAR POKOK-POKOK 1960 UU NO. 5, LN 1960 / NO. 104, TLN. NO. 2043 , LL SETNEG : 33 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA - Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. - Dasar hukum undang-undang ini adalah: Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; Pasal 33 Undang-undang Dasar; Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; dan Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memuat antara lain mengenai Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok; Hak-Hak Atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa serta Pendaftaran Tanah; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 1960. - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Bab dan 58 Pasal. - Penjelasan 16 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
2.	Pasal 2 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 16/2004	Penatagunaan Tanah
3.	Pasal 26 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
4.	Pasal 30 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
5.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
6.	Pasal 46 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
7.	Pasal 47 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
8.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
9.	Pasal 49 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 40/1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
10.	Pasal 50 Ayat 1	UU No. 4/1996	Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
11.	Pasal 51 Ayat -	UU No. 4/1996	Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data