JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang Undang *)

METADATA Undang-Undang
Nomor	21
Tahun	1959
Tanggal Penetapan	26 June 1959
Tanggal Pengundangan	04 July 1959
Tanggal Pengundangan	1959-07-04
Abstrak	BINTANG GERILYA - PENGGANTIAN PERATURAN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1959 UU NO. 21, LN 1959/NO. 65, TLN NO. 1807, LL SETNEG : 9 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949; berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang. - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 29 tahun 1957. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang. Dalam batang tubuhnya memuat Ketentuan Umum; Pemberian; Urutan Tingkatan; Pemakaman; Pencabutan; Ketentuan Khusus; dan Penutup beserta penjelasannya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 4 Juli 1959. - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan yang terdiri dari 7 Bab dan 12 Pasal. - Penjelasan 2 hlm -
Lampiran

Bidang

Komisi I

Status

Menetapkan UU Drt. - No. 7 / 1958
Diubah UU - No. 4 / 1972
Dicabut UU - No. 20 / 2009

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat -	Keputusan Menteri Pertahanan No. 0/0	-
2.	Pasal 5 Ayat -	Keputusan Menteri Pertahanan No. 0/0	-
3.	Pasal 6 Ayat -	Keputusan Menteri Pertahanan No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data