JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Peghapusan “peraturan Umum Korban Perang” Dahulu Disebut “algemene Oorogsongevallen Regeling”

METADATA Undang-Undang
Nomor	7
Tahun	1959
Tanggal Penetapan	02 April 1959
Tanggal Pengundangan	14 April 1959
Tanggal Pengundangan	1959-04-14
Abstrak	KORBAN PERANG - PERATURAN UMUM - PENGHAPUSAN 1959 UU NO. 7, LN 1959/NO. 18, TLN NO. 1754, LL SETNEG : 7 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING" - Pada dewasa ini masih berlaku suatu peraturan pemberian tunjangan berupa uang dari Pemerintah kepada golongan partikelir tertentu; peraturan tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda bermaksud dan bertujuan meringankan penderitaan orang-orang partikelir ataupun keluarganya yang menjadi korban perang dunia ke- II; peraturan itu kemudian berlaku pula untuk golongan partikelir yang menjadi korban kekacauan yang timbul setelah tanggal 15 Agustus 1945; kelanjutan Staatsblad 1946 No. 118 (yang ditambah dan diubah dengan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan No. 308) mengakibatkan konsekwensi keuangan yang tak dapat dipertanggung-jawabkan; "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" tidak dipergunakansecara merata dan karenanya tidak dapat dipertahankan. - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 89 dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1954 No. 166/PM/Vll-1954. - Dalam undang-undang ini diatur tentang : Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang, Dahulu Disebut "Algemene Oorlogsongevallen-Regeling” Setelah penghapusan P.U.K.P. (Algemene Oorlogsongevallen-Regeling), maka Menteri Sosial mengatur bukan saja aparatur-aparatur P.U.K.P., melainkan juga permohonan-permohonan dari mereka yang sedianya akan mendapat tunjangan berdasarkan peraturan yang dihapuskan dan/atau permohonan -permohonan dari mereka yang memerlukan bantuan sosial. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan 14 April 1959, dan mulai berlaku pada tanggal satu bulan berikutnya setelah diundangkan. - Semua tunjangan kepada korban atau keluarga korban perang/kekacauan berdasarkan Staatsblad tersebut pada Pasal 1 dihentikan terhitung 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Pasal. - Penjelasan 4 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi III

Status

Dicabut UU - No. 3 / 1975

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data