JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28

METADATA
Nomor	2
Tahun	1959
Tanggal Penetapan	12 February 1959
Tanggal Pengundangan	20 February 1959
Tanggal Pengundangan	1959-02-20
Abstrak	PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT - PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND – PERATURAN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1959 UU NO. 2, LN 1959/NO. 4, TLN NO. - , LL SETNEG : 19 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28 TAHUN 1950, UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951, UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1952 DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 dan kemudian telah mengubah/menambah Undang-undang Darurat tersebut dengan Undang-Undang Darurat No. 28 tahun 1950 selanjutnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mengubah/menambah lagi Undang-undang Darurat tersebut pertama hingga tiga kali, semua dengan Undang-undang Darurat, berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam semua Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang. - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 89, 97, dan 119 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Februari 1959, dan mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1950, kecuali ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 nomor 11. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 24 perubahan pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - No. 19 / 1950
Mengubah UU Drt. - No. 11 / 1951

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 22/2009	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 23/2009	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2008	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 17/2008	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2006	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2006	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
7.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 26/2007	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
8.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 27/2007	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
9.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2003	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
10.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 37/2003	TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
11.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 32/2001	Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
12.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 33/2001	Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
13.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/1987	TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG
14.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 21/1985	TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEME RINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data