JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 jo UU No. 63 Tahun 1958

METADATA Undang-Undang
Nomor	75
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	02 September 1958
Tanggal Pengundangan	29 September 1958
Tanggal Pengundangan	1958-09-29
Abstrak	BANK INDONESIA - PEMBEBASAN - MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU 1958 UU NO. 75, LN 1958/NO.131, TLN NO. 1663 , LL SETNEG : 5 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS) BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 JO. UNDANG-UNDANG NO. 63) TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 58 NO. 114) - Persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957, perbaikan persediaan devisen berlangsung berangsur-angsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (duabelas) bulan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, dan Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : memperpanjang jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk pembebasan kewajiban Bank Indonesia. dari kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953. - CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada 29 September 1958 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 November 1957. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data