Wajib Militer

METADATA
Nomor	66
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	01 August 1958
Tanggal Pengundangan	20 August 1958
Tanggal Pengundangan	1958-08-20
Abstrak	MILITER - WAJIB 1958 UU NO. 66, LN 1958/NO. 117, TLN NO. 1651, LL SETNEG : 60 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB MILITER - Sebagai usaha untuk menyempurnakan pertahanan negara perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib-militer sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Pertahanan untuk dapat mengikut-sertakan segenap warga-negara Republik Indonesia secara aktip dalam pertahanan negara. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 124, 125 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tata cara pendaftaran, penyaringan, pengujian kesehatan, pemilihan, pemasukan ke dalam angkatan perang, dinas wajib militer, dalam dinas, luar dinas, kedudukan hukum militer-wajib, bekas militer-wajib, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 1958. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 74 Pasal. - Penjelasan 31 hlm. -
Lampiran

Bidang

Status

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
3.	Pasal 2 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
4.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
5.	Pasal 24 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
6.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
7.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
8.	Pasal 3 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
9.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
10.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 24/1965	Perpanjangan Dinas Wajib Militer
11.	Pasal 4 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
12.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
13.	Pasal 40 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
14.	Pasal 46 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
15.	Pasal 48 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
16.	Pasal 50 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 176/1961	Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib
17.	Pasal 50 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 24/1965	Perpanjangan Dinas Wajib Militer
18.	Pasal 53 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 24/1965	Perpanjangan Dinas Wajib Militer
19.	Pasal 55 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 25/1965	Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib.
20.	Pasal 55 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
21.	Pasal 8 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI