JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

METADATA Undang-Undang
Nomor	36
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	21 June 1958
Tanggal Pengundangan	17 July 1958
Tanggal Pengundangan	1958-07-17
Abstrak	ANGGARAN RI TAHUN DINAS 1955 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN - PENETAPAN BAGIAN VIIIB 1958 UU NO. 36, LN 1958/No. 86, TLN. No. -, LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 - Pengeluaran dan Penerimaan Anggaran pada Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran sehingga perlu Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengeluaran dan Penerimaan Kementerian Perhubungan – Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan tanggal 17 Juli 1958, dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. -- Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Badan Anggaran

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data